Tulisan Nama Bupati Tertampang Di Daerah Wisata Pacet

Tulisan Nama Bupati Tertampang Di Daerah Wisata Pacet – Nama Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) diabadikan jadi nama jalan sampai tempat wisata. Bagaimana nasib nama jalan serta tempat wisata itu saat sang Bupati ditahan KPK?

Nama Bupati Mojokerto diabadikan jadi nama satu jalan di Desa Claket, Pacet, Mojokerto. Nama jalan ini yaitu Mustofa Kamal Pasa. Tulisan nama jalan dari besi terpampang di gapura masuk ke jalan itu.

Jalan dengan konstruksi beton cor ini dibuat selama Rp 4, 6 miliar th. 2014 yang lalu. Jalan sebagai akses menuju ke wisata pemandian air panas Padusan, Pacet ini menelan aturan APBD TA 2014 Rp 14, 134 miliar.

Pemberian nama jalan ini rupanya atas saran Zaenal Abidin yang saat itu menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mojokerto. Zenal ikut diputuskan jadi tersangka oleh KPK dalam masalah gratifikasi project jalan serta beberapa project yang lain th. 2015.

Berkaitan penamaan jalan ini, saat itu Zaenal mengatakan jadi kenang-kenangan untuk Bupati Mustofa Kamal Pasa. ” Kami tawarkan pada Pak Bupati apakah sudi jadi kenang-kenangan nama beliau. Karna beliau sudi ya kami gunakan nama itu, ” kata Zaenal waktu di konfirmasi detikcom saat itu, Jumat (9/1/2015) .

Penamaan jalan memakai nama Bupati Mustofa Kamal Pasa waktu itu memetik pro-kontra. DPRD Kabupaten Mojokerto waktu itu menilainya penamaan jalan itu berkaitan kebutuhan pencitraan bupati yang juga akan kembali maju di Pilbup 2015. Penamaan jalan cor itu juga tanpa ada ditanyakan dengan tokoh orang-orang setempat.

Tidak cuma jalan, 2 tempat wisata di Kabupaten Mojokerto juga dinamakan dengan singkatan nama Bupati Mustofa Kamal Pasa, yaitu MKP. Seperti pemandian air panas yang dilabeli nama Mojokerto Lokasi Pariwisata (MKP) Padusan Air Panas.

Bahkan juga lokasi wisata di pinggir Sungai Brantas juga dinamakan sama. Tempat wisata di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis itu dinamakan Mojokerto Lokasi Pariwisata (MKP) Brantas.

Terkecuali taman, tempat ini jadi tempat latihan untuk penggemar perahu dayung. Perlombaan balap perahu naga juga teratur di gelar di tempat wisata ini untuk memperingati hari jadi Kabupaten Mojokerto.

” Branding tempat wisata dengan nama MKP itu telah ada mulai sejak th. 2012, ” kata Kabag Humas serta Protokoler Setda Kabupaten Mojokerto Alfiah Ernawati pada detikcom, Kamis (3/5/2018) .

Baik penamaan jalan ataupun tempat wisata, lanjut Erna, diberi karena pembangunannya atas inspirasi Bupati Mustofa Kamal Pasa. Meski sekarang ini sang Bupati terlilit masalah suap serta gratifikasi sampai ditahan KPK, dia meyakinkan beberapa nama itu juga akan tetaplah dipertahankan.

” Beberapa nama itu tetaplah dipertahankan, seperti nama rumah sakit Dr Soekandar serta RA Basuni kan beberapa nama Bupati Mojokerto. Semuanya manusia ada kekurangannya, tapi dia (Bupati MKP) banyak keunggulan. Seperti pembangunan jalan cor, mendongkrak PAD dari Rp 50 miliar th. 2009, saat ini jadi Rp 450 miliar, ” terangnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto Aang Rusli Ubaidillah mengakui tidak sempat di ajak berembuk dengan Bupati Mustofa Kamal Pasa ataupun dinas yang membuatnya.

” Mendadak ada MKP Brantas, mendadak ada Jalan MKP, kami tidak di ajak ngomong. Perkara menyalahi ketentuan atau tidak, kami tidak tahu ketentuannya seperti apa, ” katanya.

Berkaitan kepantasan nama jalan serta tempat wisata itu mengingat status Bupati MKP yang saat ini jadi tersangka masalah suap serta gratifikasi, Aang pilih tidak berkomentar.

” Bila itu saya tidak komentar, ” tandasnya.

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa ditahan KPK pada Senin (30/4) . Petinggi yang akrab disapa MKP ini jadi tersangka masalah suap izin pembangunan tower telekomunikasi th. 2015. Dalam masalah ini, dia terima suap dari pimpinan perusahaan tower seluler Rp 2, 7 miliar.

Diluar itu, MKP juga diputuskan jadi tersangka masalah gratifikasi project jalan cor serta beberapa project yang lain di Dinas Pekerjaan Umum serta Pengaturan Ruangan (PUPR) Kabupaten Mojokerto th. 2015.

KPK juga mengambil keputusan Zaenal Abidin, eks Kadis PUPR yang saat ini menjabat Kadis Pendidikan Kabupaten Mojokerto jadi tersangka di masalah yang sama. Dalam perkara ini, nilai gratifikasi yang di terima Rp 3, 7 miliar.