Hukuman Penjara Kepala Daerah Yang Korup Di Indonesia Tergolong Masih Rendah

Hukuman Penjara Kepala Daerah Yang Korup Di Indonesia Tergolong Masih Rendah – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, rata-rata tuntutan pada kepala daerah yg terjebak perkara korupsi cuma 5 sampai 7 tahun penjara. Menurut ICW, tuntutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu termasuk tetap rendah.

Pengamat ICW Kurnia Ramadhana menganalisa sejumlah point khusus yg dianggap sebabkan rendahnya tuntutan KPK pada kepala daerah tersandung korupsi. Pertama, lantaran ada sela dalam Undang-Undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

” Clausal 2 serta 3 dalam UU Tipikor mengontrol bab kerugian negara. Namun ultimatum minimalnya ada yg hingga 1 tahun penjara. Jadi ada anomali dalam kebijakan UU Tipikor, ” kata Kurnia di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (16/12) .

Ke dua, jaksa KPK kurang memanfaatkan semua instrumen hukum buat menuntut maksimum. Dari 84 perkara kepala daerah yg masuk pengadilan, cuma ada 16 terdakwa yg dituntut termasuk cukup gampang 0 sampai 4 tahun.

” Ada 9 terdakwa yg sangat mungkin dituntut maksimum. Dari 84 masalah itu, cuma 11 yg dituntut berat diatas 10 tahun penjara, ” pungkasnya.

ICW pun mengkritik disparitas dalam tuntutan jaksa KPK pada kepala daerah sebagai terdakwa.

” Umpamanya itu, ada di dalam perkara yg sama. Namun buat angka tuntutan pidananya itu berlainan, ” ujarnya.